I. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melelui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok seagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah;

e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program / perencanaan; dan

f. melaksanaakaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Untuk menyelengarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

c. Kepala Bidang Penetapan;

d. Kepala Bidang Penagihan;

e. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional;

f. Unit Pelaksanaan Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PADA SEKRETARIAT

A. SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas sebagai unsur pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencanadan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan Pengelola Pendaatan Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, perbekalan, dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan aggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengumpulan data statistik, bahan perumusan rencana dan program;

e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diprintahkan oleh atasan.

3. Untuk menyelengarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Sekretaris dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kepala Sub Bagian keuangan; dan

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

B. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum , kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

b. melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk / surat keluar sesuai dengan tujuan surat;

c. mempersiapkan adminitrasi perjalanan dinas dan melaksanakan urusan rumah tangga;

d. mempersiapkan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor;

e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara kedinasan;

f. mempersiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti dan usul perpindahan pegawai, pensiun dan urusan kepegawaian lainnya.

g. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang, perlengkapan dan perbekalan; dan

h. melaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

C. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pembukuan dan verifikasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

2. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunana anggaran keuangan;

b. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

c. Meneliti kelengkapan SPPLS Pengadaan Barang dan Jasa;

d. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar ( SPM);

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. Melaksanaan penyusunan laporan bulanan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

D. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksaanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;

b. Melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja;

d. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

e. Melaksnakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

f. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan;

g. Mempersiapkan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperinrahkan oleh atasan.

 

III. URAIN TUGAS DAN FUNGSI PADA BIDANG

A. BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

1. KEPALA BIDANG

a. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di bidang Pendaftaran dan Pendataan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang pendaftaran dan pendataan;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan PBB;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan pajak Daerah lainnya;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ulang dan validasi data objek PBB;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan data PBB dan pajak daerah lainnya serta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

6. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, penyajian data dan informasi objek dan subjek pajak; dan

7. melaksanakan tugas lain ayng diperintahkan langsung oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Pendafatran dan Pendataan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB;

2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan

3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi. 

2. KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB

a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan yeng berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan PBB.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB mempunyai tugas :

1. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi pendaftaran dan pendataan PBB;

2. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB;

3. Melaksanakan pendataan ulang dan validasi data objek pajak dan subjek pajak PBB;

4. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada dan dari wajib pajak; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

3. KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA

a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya.

2. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak daerah lainnya;

3. Menetapkan dan memberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

4. Melaksanakan verifikasi data objek pajak dan subjek pajak daerah lainnya;

5. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), kepada dan dari wajib pajak; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

4. KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

1. Meyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pengelolaan data dan informasi;

2. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi yang berhubungan dengan pajak daerah;

3. Melaksanakan pemetaan dan analisis potensi pajak daerah; dan

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

B. BIDANG PENETAPAN

1. KEPALA BIDANG

a. Kepala Bidang Penetapan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di Bidang Penetapan yang berkaitan dengan Penetapan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang penetapan;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan PBB dan pajak daerah lainnya;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

4. mengkoordinasikan penilaian PBB, perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ketetapan Pajak Daerah;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketetapan pajak daerah;

6. mengkoordinasikan kebutuhan dan pendistribusian surat-surat berharga; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Penetapan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penetapan dan penilaian;

2. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan; dan

3. Kepala Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga.

2. KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENILAIAN

a. Kepala Sub Bidang Penetapan dan penilaian mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penetapan yang berkaitan dengan penetapan dan Penilaian.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang penetapan dan penilaian;

2. Memproses Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD);

3. Melaksanakan penilaian PBB, perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ketetapan Pajak Daerah;

4. Melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

5. Melakukan verifikasi ulang terhadap objek pajak daerah yang tidak sesuai dengan data/ fakta dilapangan dalam rangka penetapan secara jabatan; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN

a. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penetapan yang berkaitan dengan pemeriksaan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pemeriksaan;

2. Menyiapkan rencana pemeriksaan pajak;

3. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeriksaan pajak daerah;

4. Melaksanakan penerimaan laporan hasil pemeriksaan dari unit pemeriksa/ tim pemeriksa;

5. Melaksanakan verifikasi berkas-berkas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;

6. Melaksanakan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pajak; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. KEPALA SUB BIDANG LEGALISASI SURAT-SURAT BERHARGA

a. Kepala Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagaian tugas Kepala Bidang Penetapan yang berkaitan dengan legalisasi surat-surat berharga.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Legalisasi Surat-Surat Berharga mempunyai fungsi :

1. Merencakan dan menginventarisasi jumlah kebutuhan surat-surat berharga dari masing-masing unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Meegalisasi/ memporporasi karcis dan surat-surat berharga pada unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Meneliti penggunaan karcis dan surat-surat berharga pada unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4. Menghimpun/ mengumpulkan kembali potongan karcis dan surat-surat berharga yang telah digunakan oleh unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

C. BIDANG PENAGIHAN

1. KEPALA BIDANG

a. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di bidang Penagihan.

b. Untuk menyeleggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusun rencana strategis dan program kerja di bidang penagihan;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi di bidang penagihan;

3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana penagihan PBB, penagihan pajak daerah lainnya, bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

4. Mengkoordinasikan penghimpunan data piutang pajak daerah dan pengusulan penghapusan piutang; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Penagihan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB;

2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan

3. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan lain-lain.

2. KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PBB

a. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Penagihan PBB.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaskud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Penagihan PBB mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan penagihan PBB;

2. Melaksanakan pembuatan daftar rencana penerimaan PBB;

3. Melaksanakan pencatatan realisasi PBB ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

4. Melaksanakan penghimpunan data piutang PBB dan usulan penghapusan piutang;

5. Melaksanakan penagihan PBB;

6. Melakukan konfirmasi surat tanda terima setoran (STTS) PBB dengan bank yang dihunjuk; dan

7. Melaksankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH LAINNYA

a. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah lainnya.

b. Untuk menyelengggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud apada huruf a, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang penagihan pajak daerah lainnya;

2. Melaksanakan pembuatan daftar penerimaan pajak daerah lainnya;

3. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan realisasi pajak daerah lainnya ke dalam daftar penerimaan pajak daerah lainnya;

4. Melaksanakan penagihan pajak daerah lainnya;

5. Melaksanakan pengelolaan pajak daerah lainnya;

6. Melaksanakan administrasi pajak daerah lainnya;

7. Melaksanakan penghimpunan data piutang pajak daerah lainnya dan usulan penghapusan piutang; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. KEPALA SUB BIDANG BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN LAINNYA

a. Kepala Sub Bidang bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan Lain mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-lain.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

2. Melaksanakan pembuatan daftar penerimaan bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

3. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan realisasi bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain ke dalam daftar penerimaan pajak daerah;

4. Melaksanakan penagihan bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

5. Melaksanakan pengelolaan bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

6. Melaksanakan administrasi bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain;

7. Melaksanakan penghimpunan data piutang bagi hasil pajak/ bukan pajak dan penerimaan lain-lain; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

D. BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

4. KEPALA BIDANG

a. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di Bidang Pengendalian dan Operasional.

b. Untuk menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang perencanaan dan pengendalian operasional;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendapatan dan penyuluhan;

3. mengkoordinasikan kegiatan teknis pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia;

4. mengkoordinasikan penyuluhan pajak daerah dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan;

5. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah;

6. mengkoordinasikan rencana, program, dan kegiatan seksi keberatan dan pertimbangan;

7. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan atas ketetapan pajak daerah;

8. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, kegiatan pembukuan dan pelaporan;

9. mengkoordinasikan penyusunan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah; dan

10.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan;

2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan; dan

3. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

5. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN

a. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang penelitian, pengembangan pendapatan dan penyuluhan;

2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknis administrasi pemungutan dan penyetoran pajak daerah;

3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah;

4. Melaksanakan perumusan rancangan naskah Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah;

5. Melaksanakan penghimpunan dasar hukum pemungutan yang berhubungan dengan sistem perpajakan daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;

6. Melaksanakan pertukaran informasi tentang Pendapatan Daerah; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

6. KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN

a. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan Keberatan dan Pertimbangan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan seksi keberatan dan pertimbangan;

2. Melaksanakan kebijakan permohonan keberatan, pertimbangan dan pengurangan terhadap ketetapan Pajak Daerah;

3. Menerima dan melayani surat permohonan keberatan, pengurangan, lebih bayar atau kurang bayar atas ketetapan Pajak Daerah;

4. Menginventarisasi, menganalisa, melakukan peninjauan kelapangan atas keberatan ketetapan pajak daerah;

5. Menyiapkan Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Badan, menerima atau menolak keberatan dan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak;

6. Membuat laporan bulanan penyelesaian keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

7. KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan pembukuan dan pelaporan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan;

2. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang penerimaan pajak daerah, retribusi dareah dan pendapatan daerah lainnya.

3. Menyiapkan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari perangkat daerah pengelola pendapatan; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.